Ditulis oleh Administrator Senin, 16 April 2012 16:12 3870 Hits
Data BPS Tak Terpakai
Pengusaha Memilih Survei Lapangan Sendiri
JAKARTA, KOMPAS– Para pelaku bisnis komoditas pertanian tidak pernah menjadikan data produksi dan harga dari Badan Pusat Statistik sebagai acuan dalam pengambilan keputusan bisnis. Selain terlambat, data juga acap kali tidak akurat.
Hal ini dinyatakan secara terpisah oleh para pengusaha yang dihubungi Kompas di Jakarta, Minggu (15/4). Mereka adalah Ketua Umum Dewan HortikulturaNasional Benny A. Kusbini serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) DKI Jakarta Nellys Soekidi.
Keluhan soal data BPS juga diungkapkan Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Desianto B. Utomo dan Ketua Dewan Jagung Nasional Tony Kristianto.
Nellys mengungkapkan, pihaknya tidak pernah memakai data produksi atau data harga BPS sebagai basis pengambilan keputusan dalam bisnisnya.
Bertolak Belakang
Data BPS selalu tidak mencerminkan situasi di lapangan dan diragukan kebernarannya. “Tak jarang, data BPS menunjukkan produksi bagus, tetapi realitas di lapangan bertolak belakang. Ini sering terjadi,” ujar Nellys.
Oleh karena itu, para pengusaha/pedagang beras lebih senang melakukan survey sendiri melalui jaringan bisnis mereka yang sudah terbangun. Ini lebih akurat. Bisnis itu soal membaca celah. Kalau data yang didapat tidak akurat, bagaimana pengusaha bisa dapat keuntungan.
Dengan melihat indikator di lapangan, seorang pengusaha/pedagang beras bisa langsung mengambil keputusan. Makanya, walaupun BPS belum mengeluarkan perkiraan data produksi, pedagang mengetahui produksi beras musim rending tahun ini.
Meski panen padi di Jawa Timur selesai, beras masih ada di pasaran. Harga gabah/beras di pasar juga masih ada yang di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Dalam mengumpulkan data harga beras, tak jarang petugas BPS bertanya kepada pedagang yang dijawab sekenanya. Akibatnya, tidak mencerminkan harga yang sebenarnya.
Benny mengungkapkan, para pengusaha memiliki kaki tangan di semua tempat. Misalnya, untuk komoditas cabai dan bawang, mereka punya informasi di Pasar Induk Kramatjati, Caringin, Tanah Tinggi, dan lainnya.
Data BPS tak pernah jadi pegangan. Begitu pula untuk komoditas mangga. Sulit memanfaatkan data BPS, apalagi produksi mangga tidak dalam hamparan.
Menurut Benny, data BPS muncul berdasar kesepakatan. MIsalnya, pemerintah punya target produksi untuk komoditas tertentu. Baru tiap daerah dikumpulkan, ditanya satu per satu bisa terpenuhi atau tidak.
Kalau tidak, diberi bantuan benih. Kalau tetap tidak tercapai, bagaimana supaya dalam laporan bisa mencapai target. “Jadi data BPS berdasarkan laporan yang sudah disesuaikan dengan target, bukan hasil perhitungan riil di lapangan,” kata Benny. (MAS)
Sumber : Harian KOMPAS, Senin, 16 April 2012